Semua ketua DPD di daerah turut menandatangani surat tersebut sebagai bentuk protes terhadap kebijakan efisiensi ini.

Berbeda dengan DIY, PHRI Kalimantan Timur (Kaltim) mengaku belum merasakan dampak signifikan dari kebijakan ini.

Ketua PHRI Kaltim, Sahmal Ruhip, menyebut situasi di Kaltim masih stabil karena sektor perhotelan di daerah ini tidak terlalu bergantung pada kegiatan pemerintah.

"Sebetulnya yang bikin ramai itu kan media saja. Kalau hotel-hotel di Kaltim ini adem-adem saja. Di grup WhatsApp kami juga belum ada pembahasan signifikan soal pembatalan," ujar Sahmal kepada redaksi Arusbawah.co pada, Sabtu (01/02/2025).

Ia menjelaskan bahwa reservasi kegiatan MICE biasanya tidak dilakukan terlalu jauh sebelum pelaksanaan.

Karena itu, masih terlalu dini untuk menilai dampak Inpres terhadap perhotelan di Kaltim.

Selain itu, Kaltim memiliki keunggulan dengan banyaknya perusahaan swasta yang mengadakan kegiatan di hotel-hotel setempat.

Dengan adanya proyek-proyek besar, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hotel di Balikpapan dan Samarinda tetap memiliki tingkat okupansi yang cukup baik.

"Kita di sini tidak terlalu terdampak karena banyak juga kegiatan perusahaan. Jadi beda dengan daerah-daerah di Jawa yang perekonomiannya bergantung pada wisata," jelasnya.

Namun, Sahmal tetap mewaspadai potensi dampak dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

Menurutnya, kenaikan pajak ini dapat meningkatkan biaya operasional hotel dan restoran, yang berpotensi mengurangi pendapatan mereka.

"Kalau dari 10 ke 12 persen kan mengurangi pendapatan. Biaya operasional makin tinggi. Kalau perusahaan besar mungkin tidak masalah, tapi bagi yang baru bangkit, pasti terasa," ungkapnya.

PHRI Kaltim juga menegaskan bahwa mereka akan terus memantau perkembangan kebijakan ini selama triwulan pertama 2025.