ARUSBAWAH.CO - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat lonjakan pembatalan reservasi hotel dan restoran pasca-terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Kebijakan itu dinilai menjadi salah satu faktor pembatasan anggaran perjalanan dinas dan kegiatan seremonial pemerintah.

Ketua PHRI DIY, Deddy Pranawa Eryana, mengungkapkan pembatalan reservasi untuk kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) mencapai 40 persen.

Angka ini diperoleh dari pembatalan oleh kementerian dan pemerintah daerah yang langsung membatalkan pesanan usai Inpres diterbitkan.

"Pembatalan sampai 40 persen, itu (sepanjang) 2025. Dari kementerian langsung meng-cancel usai ada Inpres itu," kata Deddy, Rabu (29/01/2025).

Gelombang pembatalan ini sebenarnya sudah terasa sejak November 2024, saat wacana efisiensi anggaran mulai beredar.

Sektor restoran juga merasakan dampaknya, mengingat pemerintah sebelumnya menyumbang sekitar 40 hingga 50 persen pemasukan untuk MICE.

Deddy menilai kebijakan ini menjadi pukulan bagi sektor perhotelan yang baru mulai bangkit pasca-pandemi.

Ia khawatir dampaknya akan merembet ke sektor lain, termasuk UMKM, transportasi, biro perjalanan, hingga petani dan peternak yang memasok bahan pangan ke hotel dan restoran.

PHRI DIY meminta pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan ini.

Deddy menegaskan bahwa sektor perhotelan adalah penyumbang besar Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga kebijakan ini bisa berimbas pada perekonomian lokal.

"Pemerintah daerah siap-siap aja kehilangan PAD yang cukup besar. Intinya, kalau perekonomian mau berjalan, Inpres harus dicabut," tegasnya.

PHRI DIY telah mengirim surat ke Presiden dan kementerian terkait melalui DPP PHRI.