ARUSBAWAH.CO - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mulai mendalami indikasi adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada kerugian keuangan negara dalam insiden tertabraknya Jembatan Mahakam I oleh kapal tongkang beberapa waktu lalu. 

Seperti diketahui, sudah 23 kali Jembatan Mahakam 1 ditabrak oleh kapal tongkang pengangkut batu bara maupun muatan lainnya. 

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto, menegaskan pihaknya tidak menunggu lama untuk segera bertindak. 

Menurutnya, tim internal telah dibentuk untuk melakukan langkah-langkah awal penyelidikan. 

“Kami bertindak responsif sesuai dengan kewenangan kami. Tim sedang mengumpulkan data dan keterangan dari berbagai pihak terkait insiden kapal tongkang yang menabrak Jembatan Mahakam I,” kata Toni dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi Arusbawah.co, pada Rabu (30/4/2025).

Insiden tertabraknya jembatan Mahakam 1 bukan hanya soal kecelakaan lalu lintas sungai biasa. 

Melainkan, ada indikasi lemahnya pengawasan otoritas terhadap lalu lintas sungai di jalur di perairan alur sungai.

Kejati Kaltim ingin memastikan apakah ada unsur kelalaian yang disengaja atau pembiaran sistematis yang dilakukan oleh oknum pejabat atau institusi tertentu. 

“Kami mendalami apakah ada penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian negara, baik dalam hal pemeliharaan jembatan maupun pengawasan aktivitas pelayaran,” lanjut Toni.

Sebagaimana diketahui, Jembatan Mahakam I merupakan salah satu jalur penghubung utama di Samarinda yang menghubungkan kawasan pusat kota dengan wilayah Samarinda Seberang. 

Ketika jembatan itu rusak, bukan hanya lalu lintas kendaraan terganggu, tetapi juga berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. 

Pengiriman barang tersendat, mobilitas warga terbatas, dan risiko kecelakaan meningkat. 

“Kerusakan akibat benturan kapal tongkang membuat jembatan hanya bisa dilewati kendaraan kecil. Ini bukan hal sepele. Ada dampak ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. Maka dari itu, siapa pun yang terbukti lalai atau menyalahgunakan kewenangan harus bertanggung jawab,” tegas Toni.