Anehnya, sampai hari ini, dosen ASN Kemendiktisaintek selalu dikecualikan dan tidak pernah mendapatkan tukin.
Itu permasalahan pertama.
Persoalan kedua, yakni kesan seperti anak tiri, alias diskriminasi.
Dosen ASN Kemendiktisaintek merasa seperti dibeda-bedakan. Itu jika dibandingkan dengan ASN di kementerian/lembaga lainnya.
"Dosen ASN Kemdiktisaintek mengalami diskriminasi sejak tahun 2020, sedangkan dosen di Kementerian/Lembaga lainnya mendapatkan hak Tunjangan Kinerja pun termasuk di kementerian lain justru berlomba untuk menaikkan Tukin pegawainya," ujar Agus Junaidi.
Diskriminasi itu, bisa kita ambil ilustrasi. Misal, ada dosen CPNS lulusan S2 (golongan IIIb) Kemendiktiristek yang masih lajang, bekerja di PTN tanpa remunerasi (imbalan dari perusahaan kepada pegawai sebagai bentuk balas jasa). Mereka—yang belum berhak menerima tunjangan profesi atau fungsional—akan mendapatkan gaji bersih Rp2.369.400. Sementara untuk dosen CPNS Kementerian PUPR misalnya, dengan kualifikasi yang sama, bisa mendapatkan hingga Rp 7.448.400.
Itu baru dibandingkan Kementerian PUPR, belum lagi dibandingkan dengan kementerian lain, seperti misalnya Kementerian Agama.
Polemik soal tukin dosen ini sempat pula dibahas di Komisi X DPR RI. Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro turut dipanggil dalam rapat tertutup di Komisi X pada Kamis, 23 Januari 2025 lalu.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian ungkap alasan pihak dewan buat rapat tertutup kala itu, adalah agar Satryo bisa blak-blakan ke komisi yang ia pimpin tersebut.
"Karena banyak hal yang sebaiknya dibahas secara terbuka di internal. Kalau terbuka kan enggak jadi blak blakan," kata Hetifah kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kabar soal pemenuhan tukin ASN ini sebenarnya sudah datang. Yakni adanya niatan pemerintah untuk menganggarkan tukin ASN.
Nilainya Rp 2,5 Triliun.
Akan tetapi, meski nilai sudah keluar, hal ini juga tak luput dari polemik.
Polemik yang muncul tentu saja soal besaran nilai yang dinilai tak cukup untuk untuk seluruh dosen ASN
Tag
