“Kami dukung sepenuhnya program Pak Gubernur, tapi tantangannya nyata, yakni turunnya DBH otomatis berdampak pada APBD kita,” tambah Hamas.

Di sisi lain, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyoroti persoalan struktural yang menghambat kemandirian fiskal daerah.

Ia menyayangkan minimnya kewenangan yang diberikan, meski daerah berkomitmen mengurangi ketergantungan pada dana pusat.

“Kami ingin mandiri secara fiskal, tapi tolong kewenangannya juga disesuaikan. Contohnya batu bara, sekarang seperti bukan milik orang Kaltim lagi,” keluhnya.

Rudy Mas’ud juga menyinggung ketimpangan kontribusi sektor kelapa sawit, di mana Kaltim memiliki 3 juta hektare kebun sawit, namun hanya menerima DBH sekitar Rp38 miliar.

Ia mendorong agar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dievaluasi demi memperluas ruang inovasi daerah tanpa melanggar regulasi nasional. (adv)