"Kalau ada kasus yang diselesaikan di pengadilan, barulah negara bertanggung jawab, dan itu jadi bagian kementerian saya," katanya.

Menurutnya, pertanyaan terkait kasus di Paser dianggap tidak sesuai tugas dan fungsi kementeriannya.

Natalius Pigai mengungkapkan, di Kalimantan Timur terdapat dua jenis kasus HAM yang sering muncul.

Pertama, konflik antara hak asasi manusia dengan dunia bisnis, terutama tambang.

Kedua, persoalan hak asasi manusia terkait lahan perkebunan kelapa sawit.

"Kami memiliki kewenangan untuk mendorong dunia bisnis, termasuk tambang dan sawit, agar berbasis HAM. Ini adalah mandat dari PBB dan telah menjadi strategi nasional di Indonesia," paparnya.

Ketika kembali ditanya apakah kementeriannya akan menindaklanjuti kasus penyerangan di Muara Kate, Natalius Pigai menegaskan bahwa ia belum mengetahui kasus tersebut.