"Masyarakat tidak peduli siapa Kepala Dinas PUPR, yang penting proyek berjalan baik dan hak pekerja terpenuhi," tegasnya.

Rohim juga menyebut bahwa jika masalah ini terus berlarut, dampaknya akan kembali ke Wali Kota sebagai pimpinan daerah.

"Kalau ini tak kunjung selesai, yang kena imbas bukan hanya PUPR, tapi juga Wali Kota. Masyarakat pasti akan menyalahkan beliau,"* tambahnya.

Untuk itu, DPRD telah menggelar pertemuan dengan Pemkot Samarinda guna mencari solusi terhadap keterlambatan pembayaran tersebut.

Dalam pertemuan itu, Wali Kota menyatakan komitmennya untuk segera menyelesaikan permasalahan para pekerja proyek tersebut.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda telah melakukan mediasi antara pekerja dengan kontraktor proyek, PT Samudra Anugrah Indah Permai (SAIP), pada Kamis (06/03/2025).

Hasil dari mediasi itu, PT SAIP menyatakan kesanggupannya untuk membayar upah pekerja yang mencapai Rp 357.545.200 paling lambat pada 24 Maret 2025.