Bambang menyatakan, meskipun usulan daerah belum tercantum dalam RUU Prolegnas, hal tersebut masih bisa ditambahkan dalam rancangan undang-undang.

“Kami mendukung penuh agar daerah diberi kewenangan mengawasi tambang. Pengawasan pusat saat ini belum maksimal, sehingga daerah harus dilibatkan,” tegas Bambang.

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR RI, Mayjen TNI (Purn) Sturman Panjaitan, memaparkan 12 RUU yang menjadi prioritas dalam Prolegnas 2025.

Beberapa di antaranya adalah RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), RUU Pertekstilan, dan RUU Pengaturan Pasar Ritel Modern.

“RUU ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat, seperti memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga, membangkitkan industri tekstil, dan mendorong perkembangan UMKM,” jelas Sturman.

Dengan beragam aspirasi yang muncul, Baleg DPR RI berkomitmen memastikan Prolegnas 2025 menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi daerah, termasuk Kaltim. (wan)