Ia mengamini, bahwa untuk penerapan di Kaltim, sistem zonasi ini masih ada ditemukan keluhan-keluhan.

“Bagusnya kebijakan ini mungkin cocok di Jawa, tetapi di luar Jawa, termasuk di Kalimantan Timur, belum tentu sesuai. Banyak masyarakat yang masih mengeluhkan sistem ini,” kata Sapto.

Sapto menilai, kebijakan ini belum bisa diterapkan penuh di Kaltim, dikarenakan adanya perbedaan fasilitas antara sekolah di kota dengan daerah terpencil.

“Dengan sistem zonasi, semua sekolah diharapkan setara. Namun, kenyataannya perbedaan fasilitas dan sumber daya antar sekolah, terutama antara kota besar dan daerah terpencil, masih signifikan,” jelasnya.

Untuk itu, ia mendukung langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam melakukan kajian akan sistem zonasi pada PPDB itu. (adv)