ARUSBAWAH.CO - Sistem zonasi dalam Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) saat ini sedang dalam tahap kajian oleh pemerintah pusat.

Kajian itu dilakukan untuk mempertimbangkan akan memberlakukan sistem zonasi ataukah tidak dalam proses PPDB.

Hal ini sudah disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof Abdul Mu’ti, saat kunjungan ke Medan beberapa waktu lalu.

"Masih dalam pengkajian. Kami akan mengevaluasi, mengundang kepala dinas seluruh Indonesia. Di pertemuan kedua kami akan mengundang para pakar, peneliti, bagaimana sistem zonasi ini, sehingga terkait pernyataan Pak Wapres bisa akan kami perhatikan," katanya.

Perihal zonasi dalam PPDB ini, juga direspon salah satu anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono.

Ia mengamini, bahwa untuk penerapan di Kaltim, sistem zonasi ini masih ada ditemukan keluhan-keluhan.

“Bagusnya kebijakan ini mungkin cocok di Jawa, tetapi di luar Jawa, termasuk di Kalimantan Timur, belum tentu sesuai. Banyak masyarakat yang masih mengeluhkan sistem ini,” kata Sapto.

Sapto menilai, kebijakan ini belum bisa diterapkan penuh di Kaltim, dikarenakan adanya perbedaan fasilitas antara sekolah di kota dengan daerah terpencil.

“Dengan sistem zonasi, semua sekolah diharapkan setara. Namun, kenyataannya perbedaan fasilitas dan sumber daya antar sekolah, terutama antara kota besar dan daerah terpencil, masih signifikan,” jelasnya.

Untuk itu, ia mendukung langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam melakukan kajian akan sistem zonasi pada PPDB itu. (adv)