Di sisi lain, Ketua Aliansi Borneo Kaltim, Dede Hermawan, tetap bersikeras bahwa jalur Sungai Mahakam harus ditutup sementara demi keselamatan.
Ia mempertanyakan kebijakan KSOP yang tetap mengizinkan lalu lintas kapal meskipun fender jembatan rusak.
“Kalau nanti jembatan tertabrak lagi, siapa yang tanggung jawab? Pemerintah daerah yang selama ini keluar uang buat perbaikan, padahal yang kelola Pelindo dan yang kasih izin KSOP!” ujarnya.
Dede menyoroti lemahnya pengawasan terhadap aktivitas kapal di Sungai Mahakam.
“Seharusnya mereka hentikan sementara lalu lintas tongkang sampai ada perbaikan. Ini justru membahayakan masyarakat!” katanya.
Menurutnya, insiden tabrakan kapal sebelumnya menunjukkan adanya kelalaian dalam pengawasan.
“Pas kejadian tabrakan kemarin, nggak ada pemantauan lebih lanjut buat kapal yang overload. SOP-nya harus jelas! Berapa tonase maksimal? Berapa kapal pandu yang disiapkan? Kenapa ini diabaikan?” tegasnya.
Dede juga menepis tudingan AMPM yang menyebut bahwa tuntutan mereka menutup rejeki pekerja pelabuhan.
“Kami nggak menutup Sungai Mahakam selamanya. Ini soal keselamatan! Bayangkan kalau jembatan ambruk, siapa yang rugi?” tutupnya.
