ARUSBAWAH.CO – Aliansi Masyarakat Pelabuhan Maritim (AMPM) Samarinda menegaskan penolakan mereka terhadap tuntutan Barisan Oposisi Rakyat Nasional Elaborasi Organisasi (Borneo) Kaltim yang mendesak penutupan alur Sungai Mahakam.
AMPM yang terdiri dari Komura, TKBM, PBM, serta buruh pelabuhan, bahkan menghadang Aliansi Borneo agar tidak melakukan aksi di depan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda.
Di depan KSOP, spanduk bertuliskan “Jangan Balik Piring Nasi Kami” terpampang.
Para buruh dan pekerja pelabuhan menyuarakan keresahan mereka terhadap ancaman penutupan jalur sungai.
Ketua AMPM Samarinda, Daeng Mukhtar, menegaskan bahwa penutupan alur sungai bukanlah solusi.
“Kan sudah ada instansi terkait yang ngurus. Ada Pelindo, KSOP yang urus jembatan. Kalau mau ditutup, ya tutup saja jalur kendaraan di atas jembatan, bukan sungainya,” katanya.
Ia menilai tuntutan Aliansi Borneo tidak mewakili mayoritas masyarakat pelabuhan.
“Lima orang yang minta tutup, tapi lima ribu orang di sini yang nggak setuju! Ini tempat kami cari makan! Anak istri, cucu kami semua bergantung sama sungai ini,” tegasnya.
Mukhtar menegaskan bahwa Sungai Mahakam adalah sumber kehidupan bagi ribuan pekerja.
“Kami sudah 50 tahun kerja lewat sungai ini. Sekarang mau ditutup? Kita semua tolak! Dari Komura, TKBM, agen pelayaran, PBM, buruh pelabuhan, nggak ada yang setuju!” ujarnya.
Lebih lanjut, Mukhtar menuding ada kepentingan tertentu di balik desakan penutupan alur sungai.
“Jangan mau dijadiin provokator! Jangan mau jadi penghasut! Dibayar berapa mereka buat demo ini?” serunya.
Ia juga mengingatkan dampak sosial jika jalur sungai benar-benar ditutup.
“Kalau ini sampai ditutup, bakal banyak PHK. Orang kehilangan kerjaan! Ini masalah perut! Nggak akan ada kedamaian kalau Sungai Mahakam ditutup. Saya yakin ini bisa jadi pertumpahan darah!” katanya.
Mukhtar juga menyesalkan sikap DPRD yang ikut mendukung penutupan jalur sungai.
“Dimana hati nurani mereka sebagai wakil rakyat? Ini rezeki kami di sini, kenapa mau ditutup?” tegasnya.
Menurutnya, AMPM turun secara spontan setelah mendapat kabar bahwa Aliansi Borneo akan melakukan aksi.
“Kami spontan turun. Begitu dapat info teman-teman Komura dan buruh soal rencana demo ini, kami langsung datang. Kami nggak setuju! Nggak setuju, sangat nggak setuju kalau jalur Sungai Mahakam ditutup!” katanya.
Mukhtar menegaskan bahwa AMPM akan bertahan untuk mempertahankan jalur Sungai Mahakam tetap terbuka.
“Jalur sungai nggak boleh ditutup! Kami siap mati kalau sampai ditutup! Ini mata pencaharian kami!” serunya.
Di sisi lain, Ketua Aliansi Borneo Kaltim, Dede Hermawan, tetap bersikeras bahwa jalur Sungai Mahakam harus ditutup sementara demi keselamatan.
Ia mempertanyakan kebijakan KSOP yang tetap mengizinkan lalu lintas kapal meskipun fender jembatan rusak.
“Kalau nanti jembatan tertabrak lagi, siapa yang tanggung jawab? Pemerintah daerah yang selama ini keluar uang buat perbaikan, padahal yang kelola Pelindo dan yang kasih izin KSOP!” ujarnya.
Dede menyoroti lemahnya pengawasan terhadap aktivitas kapal di Sungai Mahakam.
“Seharusnya mereka hentikan sementara lalu lintas tongkang sampai ada perbaikan. Ini justru membahayakan masyarakat!” katanya.
Menurutnya, insiden tabrakan kapal sebelumnya menunjukkan adanya kelalaian dalam pengawasan.
“Pas kejadian tabrakan kemarin, nggak ada pemantauan lebih lanjut buat kapal yang overload. SOP-nya harus jelas! Berapa tonase maksimal? Berapa kapal pandu yang disiapkan? Kenapa ini diabaikan?” tegasnya.
Dede juga menepis tudingan AMPM yang menyebut bahwa tuntutan mereka menutup rejeki pekerja pelabuhan.
“Kami nggak menutup Sungai Mahakam selamanya. Ini soal keselamatan! Bayangkan kalau jembatan ambruk, siapa yang rugi?” tutupnya.
