Ketetapan Gaji UMP Kalimantan Timur 2025

Penetapan UMR Kalimantan Timur 2025, baik untuk tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK), didasarkan pada dua regulasi utama, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengupahan dan Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Dalam aturan ini ditegaskan bahwa mulai 1 Januari 2025, pengusaha wajib membayar upah minimal sesuai UMK yang berlaku.

Pemberian upah di bawah standar UMK dilarang, kecuali untuk pelaku usaha mikro dan kecil, yang upahnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

Bagi perusahaan yang sudah memberikan upah di atas UMK, tidak diperkenankan menurunkan nominal gaji karyawan.

Sementara itu, UMK 2025 hanya diberlakukan bagi pekerja yang belum genap bekerja selama satu tahun di perusahaan.

Namun, jika pekerja tersebut memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan jabatannya, maka upah yang diterima harus lebih tinggi dari standar UMK.

Bagi karyawan yang telah bekerja lebih dari satu tahun, perusahaan wajib menyusun struktur dan skala upah sebagai acuan penggajian, dengan mempertimbangkan lamanya masa kerja serta beban tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing pekerja. (apr)