Purwadi Purwoharsojo juga mengkritik bantuan untuk warga miskin juga harus dapat dibedakan karena setiap penerima bantuan tersebut tidak diketahui apakah berwirausaha atau tidak,

“Data untuk orang miskin berapa dan untuk UMKM berapa minimal harus terpisah, karena para pedagang UMKM yang keliling juga membutuhkan gas seperti ini,”ucapnya.

“Semisal di 1 keluarga ini berjualan nasi goreng atau jualan lain macam sebagainya, berarti harus punya dan beli dengan HET atau dengan harga yang tinggi ini juga harus diketahui," ucapnya lagi.

Purwadi juga mengkritik dari kesiapan dari para agen, dalam hal ini pihak Pertamina harus lebih siap menyediakan stok gas elpiji tersebut.

“Infrastruktur dari Pertamina juga kadang tidak siap,”ucapnya.

“Jadi harus ada jadwal kapan tiba ketersediaan gas tersebut agar tidak saling menunggu,”ucapnya. (dil)