ARUSBAWAH.CO – Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Purwadi Purwaharsojo mengomentari program Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda perihal pemberian bantuan gas kepada warga miskin dengan harga eceran tertinggi (HET).
Diketahui, dalam program itu, sebanyak dua RT di Bukit Pinang akan dijadikan pilot project pembagian Kartu Pembelian LPG 3 Kg.
Soal ini, Purwadi Purwoharsojo saat dihubungi via sambungan telepon dan WhatsApp pada Minggu (16/9/2024), sampaikan dirinya sebenarnya mendukung program dan kegiatan tersebut.
Namun menyayangkan terkait database yang dimiliki pemerintah belum ter update.
“Pada prinsipnya saya setuju, bagus programnya hanya perlu dibenahi data basenya juga,”ucapnya.
“Karena setiap program pemerintah pasti memerlukan database sebagai patokan dasar program kerja pemerintah yang terarah,”tambahnya.
Purwadi Purwoharsojo mengungkapkan bahwa seharusnya pemerintah selalu melakukan review database warga agar tepatnya sasaran kerja pemerintah.
“Harusnya ada review 3 bulan sekali ya, meskipun biayanya mahal,”ucapnya.
“Karena kalau menunggu sensus 10 tahun sekali, ya kelamaan karena manusia tiap menit di dunia melahirkan,”tegasnya.
Dengan melakukan pembaruan database tersebut, Purwadi Purwoharsojo menilai dapat mengkindari hal-hal yang tidak diinginkan terkait program kerja pemerintah yang terkesan tidak melakukan fungsinya dengan tepat.
“Ketika terkait banyaknya warga di kelurahan itu terdapat orang miskin, itukan harus dipertanyakan bagaimana kinerja lurahnya kepada pemerintah,”tegasnya.
“Ya misalkan saat isu bantuan sosial hendak diturunkan, tiba-tiba banyak orang miskin mendadak,”tambahnya.
Purwadi Purwoharsojo juga mengkritik bantuan untuk warga miskin juga harus dapat dibedakan karena setiap penerima bantuan tersebut tidak diketahui apakah berwirausaha atau tidak,
“Data untuk orang miskin berapa dan untuk UMKM berapa minimal harus terpisah, karena para pedagang UMKM yang keliling juga membutuhkan gas seperti ini,”ucapnya.
“Semisal di 1 keluarga ini berjualan nasi goreng atau jualan lain macam sebagainya, berarti harus punya dan beli dengan HET atau dengan harga yang tinggi ini juga harus diketahui," ucapnya lagi.
Purwadi juga mengkritik dari kesiapan dari para agen, dalam hal ini pihak Pertamina harus lebih siap menyediakan stok gas elpiji tersebut.
“Infrastruktur dari Pertamina juga kadang tidak siap,”ucapnya.
“Jadi harus ada jadwal kapan tiba ketersediaan gas tersebut agar tidak saling menunggu,”ucapnya. (dil)
