Purwadi Purwoharsojo mengungkapkan bahwa seharusnya pemerintah selalu melakukan review database warga agar tepatnya sasaran kerja pemerintah.

“Harusnya ada review 3 bulan sekali ya, meskipun biayanya mahal,”ucapnya.

“Karena kalau menunggu sensus 10 tahun sekali, ya kelamaan karena manusia tiap menit di dunia melahirkan,”tegasnya.

Dengan melakukan pembaruan database tersebut, Purwadi Purwoharsojo menilai dapat mengkindari hal-hal yang tidak diinginkan terkait program kerja pemerintah yang terkesan tidak melakukan fungsinya dengan tepat.

“Ketika terkait banyaknya warga di kelurahan itu terdapat orang miskin, itukan harus dipertanyakan bagaimana kinerja lurahnya kepada pemerintah,”tegasnya.

“Ya misalkan saat isu bantuan sosial hendak diturunkan, tiba-tiba banyak orang miskin mendadak,”tambahnya.