“Mereka tercerabut dari akarnya, tapi tidak punya pilihan lain,” ujar Mareta.

Pertanyaan besar yang muncul adalah sejauh mana perusahaan tambang bertanggung jawab atas dampak yang mereka timbulkan.

Mareta menilai bahwa perusahaan tambang batu bara cenderung abai terhadap nasib masyarakat setempat.

“Perusahaan tidak pernah bertanya apakah masyarakat terdampak atau tidak. Tidak ada bukti menunjukkan keberadaan tambang mampu memberikan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya,” tegasnya.

Ia menambahkan, tambang batu bara secara alami memiliki sifat merusak karena mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan.

“Pertanian dan tambang tidak bisa berdampingan. Tambang akan selalu menghilangkan sumber daya penting seperti air, yang sangat dibutuhkan oleh kawasan pertanian,” tambah Mareta.

Mareta menyebutkan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah serius untuk memulihkan kondisi wilayah seperti Desa Mulawarman.

Menurutnya, sejarah panjang pertambangan di Kutai Kartanegara seharusnya menjadi pelajaran penting.

Kukar adalah salah satu wilayah pertama di Kaltim yang membuka tambang batu bara, dan dampaknya telah berlangsung selama puluhan tahun.

“Kalau pemerintah tidak berani melakukan pemulihan serius, kita hanya akan meninggalkan lubang tambang mematikan yang mengancam kehidupan masyarakat," ucapnya.

"Pemerintah harus mulai mengalihkan fokus dari eksploitasi sumber daya alam menuju sektor yang lebih berkelanjutan, seperti pariwisata atau usaha produktif lainnya,” pungkas Mareta.

Informasi dihimpun, di Desa Mulawarman, Kukar ini, warga juga pernah bersinggungan dengan PT JMB.

Pasalnya sejak 2022 lalu, kawasan Desa Mulawarman sudah dikepung oleh dua perusahaan tambang yang melakukan aktivitas pertambangan. Salah satunya adalah PT JMB.

Hal ini pun pernah disidak eks Gubernur Kaltim, Awang Faroek pada 2017 lalu.

Dalam sidaknya kala itu, Awang Faroek sempat menanyakan soal beberapa hal yang ia pertanyakan yakni soal lahan warga yang justru dijual kepada pihak perusahaan.