“Coba cek di Google, ada berapa proyeknya? Anggaran dinas perhubungan itu berapa? Proyek apa saja, siapa yang mengerjakan, sampai RT terakhir? Harusnya bisa dilihat publik, tetapi kenyataannya tidak,” ujarnya.
Hal itu Purwadi katakan saat ditemui awak redaksi ketika dirinya hadir dalam diskusi di Economy School dengan tema “Mengulas Persoalan Smart City , Good Governance serta Peradaban Kota Samarinda" yang diadakan di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Samarinda, dihadiri oleh beberapa perwakilan setiap kampus di Samarinda.
Menurut Purwadi, prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik belum dijalankan dengan maksimal. Prinsip good governance harus diwujudkan melalui kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil agar pembangunan kota tidak hanya menjadi wacana tanpa realisasi.
Ia mencontohkan kasus buruh kontraktor Teras Samarinda yang hingga kini belum menerima gaji ratusan juta rupiah, meski DPRD telah memanggil pihak terkait berkali-kali.
“Ini menyangkut nasib buruh dan keluarga mereka. Kalau masalah seperti ini saja tidak diselesaikan, bagaimana Samarinda mau bicara soal smart city? Ini ibarat sate jauh dari panggangnya,” katanya.
Purwadi menekankan pentingnya memperkuat peran DPRD dalam fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi untuk mendorong pemerintah yang lebih akuntabel.
“Kalau DPRD mandul, ya bubar. Harusnya mereka punya hak dan kewajiban untuk memelototi semua kebijakan pemerintah,” pungkasnya. (ale)
Tag
