Samarinda dinyatakan lolos verifikasi karena dianggap telah memenuhi dua syarat utama seperti lahan siap pakai seluas 7 hektare dan daftar siswa yang sudah final.

“Sekolah Rakyat, kita dinyatakan lolos verifikasi, bahkan kita yang dianggap salah satu daerah yang paling siap dari 53 daerah di Indonesia. Karena kita dinilai bahkan siswanya sudah siap sebelum pembangunan sekolah dibangun,” ungkap Andi Harun saat diwawancarai awak media.

Ia juga menjelaskan proses validasi data dilakukan dengan sistem pusat yang terkoneksi dengan berbagai kementerian. 

“Kalau data semua terverifikasi. Data siswa dari Dinas Sosial, data kesiswaan dari Disdikbud, semuanya tersambung dalam satu data Indonesia. Bahkan tanahnya dicek langsung secara digital di pusat,” ujarnya.

Pusat juga akan melakukan verifikasi lapangan terhadap kesiapan lahan dan dokumen legalitas. 

“Status tanah, keadaan tanah, dan lain sebagainya pasti akan diverifikasi. Belum lagi tim pusat akan langsung ke daerah untuk melakukan verval lapangan,” kata Andi.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial telah menetapkan total anggaran pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Samarinda sebesar Rp280,07 miliar. 

“Kita tidak terlibat. Anggarannya disediakan oleh pusat, yang bangun pusat. Nanti setelah selesai, baru kita masuk ke dasar ke siswa, kita kelola,” beber Andi Harun.

Diketahui, empat daerah di Kalimantan Timur yang akan membangun Sekolah Rakyat adalah Kabupaten Berau, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Samarinda. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Asli Nuryadin, menjelaskan bahwa sebanyak 100 siswa dari keluarga miskin, yang telah tercatat secara resmi dalam sistem data Kementerian Sosial pada kategori desil I dan II, akan memulai kegiatan belajar pada Juli 2025.

“Mulai Juli nanti siswa sudah masuk, mereka yang masuk kategori desil I dan II dari Kemensos. Jadi ini benar-benar yang datanya sudah resmi. Jumlahnya 100 orang, masing-masing 50 siswa untuk jenjang SMP dan 50 siswa SMA,” kata Asli saat dikonfirmasi.

Menurutnya, seluruh data peserta didik yang akan mengikuti Sekolah Rakyat berasal dari hasil pendataan Dinas Sosial.