ARUSBAWAH.CO - Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Kalimantan Timur mengajukan surat resmi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar memasukkan perwakilan putra Dayak dalam kabinet.

Dalam surat yang bernomor 05/DADKT/X/2024 tertanggal 10 Oktober 2024, MADN menekankan bahwa masyarakat Dayak memiliki hak dan potensi untuk terlibat langsung dalam pemerintahan.

MADN mengungkapkan alasannya karena kontribusi masyarakat Dayak dalam mendukung kemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Ia juga melihat perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan sebagai momen strategis bagi masyarakat Dayak untuk memiliki peran lebih besar di pemerintahan baru.

Dalam suratnya, MADN mengajukan dua calon untuk posisi menteri, yaitu Marthin Billa sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Syaharie Jaang untuk posisi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“Sejak Indonesia merdeka, belum ada satu pun putra Dayak yang dipercaya untuk mengemban tugas sebagai menteri. Ini adalah ketidakadilan yang harus segera diselesaikan", tulis mereka.

Menurutnya, permintaan ini dianggap sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat Dayak yang telah lama minim representasi di tingkat pemerintahan.

MADN menegaskan akan terus mengawal tuntutan tersebut hingga dipenuhi dalam kabinet mendatang.

“Dukungan yang diberikan Kalimantan, khususnya masyarakat Dayak, untuk kemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 harus dihargai dengan memberikan posisi menteri kepada putra Dayak,” tegas MADN.

Ketua Dewan Adat Dayak, Hendrik Tandoh, berharap bahwa permintaan ini dapat disetujui, karena peran strategis masyarakat Dayak dalam pembangunan.

"Kami, seluruh masyarakat Dayak, menuntut agar aspirasi ini diwujudkan. Kami akan terus mengawal aspirasi ini hingga terakomodir dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran", tutup surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur, Adat D. Dayan DADK DE dan Sekretaris Umum, Viktor Yuan,, serta Hendrik Tandoh. (wan)