Menurut Purwadi, dalam debat itu semestinya memamparkan terkait dampak sosial dan lingkungan masyarakat, bukan hanya soal keuntungan anggaran.

"Permasalahan di Kaltim para kandidat paslon ini harus menyampaikan soal dampak ekonomi masyarakat yang semakin turun bukan sekadar persoalan angka dalam anggaran", tambahnya.

Dari perspektif masyarakat adat, Saiduani Nyuk AMAN Kaltim memberikan pandangan yang tidak kalah keras.

Menurutnya, debat pilgub Kaltim ini hanya menjadi ajang drama politik, dan jauh dari ekspektasi masyarakat.

Ia merasa bahwa para paslon 1 atau 2 lebih fokus pada retorika daripada solusi nyata untuk persoalan mendasar, khususnya yang dialami oleh masyarakat adat yang sering menjadi korban kebijakan sepihak, seperti penggusuran lahan.

Saiduani juga menyoroti betapa minimnya visi inklusi sosial dalam visi dan misi kedua paslon.

Ia mengamati bahwa tidak ada pembahasan yang memadai terkait perlindungan hak-hak masyarakat adat, kaum disabilitas, atau kelompok minoritas lainnya.

"Kalau kita berbicara soal Kaltim yang kaya akan keberagaman, visi inklusi sosial semestinya menjadi poin penting. Tapi yang ada justru mereka hanya bicara soal anggaran dan infrastruktur tanpa menyentuh hal-hal mendasar," ungkapnya.