"Banyak instansi yang sangat membutuhkan tenaga tambahan agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan optimal. Penundaan ini justru memperberat beban ASN yang sudah ada," ujar Sani pada Rabu (13/3/2025).

Ia juga menyoroti nasib para peserta yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya demi mendapatkan posisi sebagai ASN, tetapi kini harus menghadapi ketidakpastian akibat kebijakan tersebut.

"Banyak dari mereka yang sudah berhenti dari pekerjaan lama demi mengikuti seleksi CPNS atau PPPK, namun kini mereka terkatung-katung tanpa kepastian kapan akan diangkat. Ini keputusan yang sangat merugikan," tegasnya.

DPRD Samarinda berharap agar Pemerintah Pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan segera merealisasikan pengangkatan CPNS serta PPPK sesuai jadwal.

Dengan demikian, pelayanan publik di daerah dapat berjalan lebih efektif tanpa terkendala kekurangan tenaga kerja. (adv)