ARUSBAWAH.CO – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, terus mendesak agar pengaman Jembatan Mahakam yang hilang untuk segera dibangun kembali.
Kini, tepat satu bulan sejak fender (Pengaman) jembatan Mahakam ditabrak kapal, namun hingga kini belum ada kepastian kapan akan diperbaiki.
"Kita terus mendesak kapan fender ini akan digantikan. Kita sudah menunggu lama sampai sekarang masih belum ada realisasinya, kapan akan diganti. Jadi itu yang kita dorong!" tegas Sabaruddin, saat ditemui redaksi Arusbawah.co Sabtu (15/3/2025).
Sabaruddin meminta agar aktivitas kapal besar di bawah Jembatan Mahakam dihentikan sementara sampai ada yang mengerjakan fender baru.
"Kapal-kapal di atas 500 GT itu dihentikan dulu. Itu kita minta. Kalau kapal di bawah 500 GT seperti kapal penumpang, silakan saja berjalan," lanjutnya.
Namun, kebijakan itu mendapat protes dari berbagai pihak termasuk Aliansi Masyarakat Pelabuhan Maritim (AMPM) seperti TKBM, Komura dan PBN.
Mereka menolak penutupan alur Sungai Mahakam karena berdampak pada ekonomi dan berpotensi menyebabkan PHK massal.
Sabaruddin tegaskan, keselamatan nyawa masyarakat lebih utama daripada bisnis.
Ia mempertanyakan siapa yang bisa menjamin keamanan jembatan tanpa adanya pengaman.
"Kalau fender itu tidak ada, siapa yang bisa jamin jembatan ini aman? Kalau roboh, siapa yang mau tanggung jawab? Jangan sampai kita baru menyesal setelah ada kejadian," katanya.
Menurut Sabaruddin, fungsi fender sangat krusial.
Fender bertugas memproteksi jembatan jika ada kapal yang menabrak.
Ia pun mengingatkan kasus runtuhnya Jembatan Kukar pada 2011 sebagai pelajaran.
"Andai kata fender itu tidak ada, mungkin jembatan ini sudah hancur seperti Jembatan Kukar. Kita harus ingat, Jembatan Mahakam ini urat nadi Kalimantan Timur. Kalau rubuh, dampaknya luar biasa," ucapnya.
DPRD Kaltim sudah merekomendasikan kepada Gubernur untuk segera menindaklanjuti masalah itu.
Namun hingga kini belum ada keputusan yang jelas kapan perbaikan akan dilakukan.
"Kami minta deadline-nya. Kapan fender jembatan itu dibangun? Sampai sekarang tidak ada kejelasan!" tegasnya.
Selain mendesak perbaikan fender, Komisi II juga menyoroti pengelolaan Sungai Mahakam.
Ia juga meminta agar sungai ini dikelola oleh perusahaan daerah seperti di Palembang dan Barito, sehingga bisa memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia juga meminta agar sungai mahakam dikelola oleh perusahaan daerah seperti Jembatan Ampera Palembang, sehingga bisa memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kita harus tahu, biaya kolong yang selama ini dikenakan ke kapal itu uangnya ke mana? Kalau dikelola daerah, ini bisa jadi pemasukan bagi rakyat Kaltim," jelasnya.
Ia juga mempertanyakan peran perusahaan yang selama puluhan tahun mengeksploitasi Sungai Mahakam.
"Sudah pernah tidak mereka memberikan CSR kepada masyarakat sekitar? Selama ini yang menikmati keuntungan besar itu siapa? Sementara masyarakat di sekitar sungai terabaikan," katanya.
Lebih lanjut, DPRD Kaltim menegaskan tidak akan mencabut rekomendasi penutupan sebelum ada jaminan perbaikan fender.
"Silakan mau demo atau apa, tapi yang utama keselamatan manusia. Kami tidak akan mengubah sikap, fender harus segera dibangun!" tegas Sabaruddin.
Menanggapi desakan DPRD, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud tampaknya sepakat dengan usulan penutupan sementara Sungai Mahakam bagi kapal besar.
"Jembatan Mahakam ini urat nadi masyarakat. Pemerintah tugasnya melindungi masyarakat. Kita tidak mau kejadian seperti Jembatan Kukar terulang," kata Rudy.
Ia memastikan akan segera melakukan hearing dengan berbagai pihak, termasuk Dinas PUPR, untuk membahas langkah konkret perbaikan fender.
"Kalau tidak ada halangan, PUPR akan segera dipanggil untuk hearing dengan DPRD. Kita harus segera mengambil keputusan," tegasnya.
Rudy juga menyebut usia Jembatan Mahakam sudah sangat tua, sehingga harus lebih diperhatikan keamanannya.
"Jembatan Tenggarong saja runtuh tanpa ditabrak, apalagi ini yang sudah kena tabrak," pungkasnya.
