ARUSBAWAH.CO - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim, Abdul Qoyyim Rasyid sampaikan bahwa pihaknya menyarankan kepada dari pihak paslon serta para relawan paslon di Pilgub Kaltim 2024 untuk mencabut alat peraga kampanye (APK) sebelum memasuki masa tenang yang dimulai pada 24 November 2024.

Diketahui, masa tenang sebelum pencoblosan adalah sejak 24 - 26 November 2024.

Abdul Qoyyim Rasyid menyampaikan imbauan soal ini sudah ada, telah tertera pada aturan Pasal 43 Ayat 4 di KPU Nomor 13 dan panduan teknis Nomor 1363.

“Karena peraturan itu sudah terlampir di PKPU 13 dan di juknis 1363, pada pasal 43 ayat 4 detailnya,” ujarnya dihubungi via WhatsApp, Kamis (21/11/2024).

Dirinya mengimbau agar dari pasangan calon beserta tim dan relawan pendukung dapat berinisiatif untuk menurunkan secara mandiri seluruh alat peraga kampanyenya.

“Imbauan kami kepada pasangan calon, tim pengusulnya serta tim kampanyenya untuk melepaskan alat peraga kampanye berupa baliho, umbul-umbul maupun spanduk dapat dilepas secara mandiri,” ungkapnya.

Intinya dia tegaskan, semua alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan H-1 sebelum masa tenang.

“Di tanggal 24 sudah memasuki masa tenang jadi 1 hari sebelumnya harus sudah mereka bersihkan,” tegasnya.

Ditambahkannya, dari para pihak paslon dan tim kampanye mereka harus bertanggung jawab atas APK yang mereka pasang sendiri.

“Kalau ditanya terkait dengan aturan yang ada APK yang mereka pasang sendiri itu seharusnya mereka jugalah yang membersihkannya,” ujarnya.

Sementara itu, untuk APK yang telah difasilitasi oleh KPU akan tetap dilepas/ dibersihkan oleh pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan KPU.

“Adapun baliho atau APK yang telah difasilitsi oleh KPU, maka tetap akan dilepaskan juga melalui pihak ketiga yang sudah berkontrak dengan kami,” tuturnya.

Tujuan pembersihan serta imbauan itu Qoyyim ungkap agar lokasi pemungutan suara bersih dari segala bentuk atribut kampanye.

“Karena sebelum dibangun TPS-TPS ini seyogyanya lokasi tersebut harus clear dari alat peraga kampanye sebelum didirikannya TPS ini,” ucapnya lagi.

Jika masih ada yang belum dibersihkan, panitia penyelenggara akan menindaklanjuti dengan bantuan pihak ketiga dalam pembersihan APK itu.

“Dalam hal ini kami juga akan menyisir daerah yang masih terdapat sisa APK yang belum tercabut oleh pihak paslon, jadi kami akan tindak melalui pihak ketiga itu seperti Satpol PP, Kepolisian dan Bawaslu dalam bentuk koordinatif,” pungkasnya. (adv)