ARUSBAWAH.CO -  Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur yang tengah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim Tahun 2024 melakukan kunjungan lapangan ke kawasan Tanjung Jumlai, Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Rabu (7/5/2025).

Kunjungan ini bertujuan memantau langsung perkembangan proyek pembangunan pengaman pantai di wilayah tersebut.

Proyek konstruksi sepanjang 500 meter itu merupakan salah satu program strategis untuk mengatasi abrasi yang mengancam wilayah pesisir. Pansus ingin memastikan bahwa proyek yang dibiayai dengan dana publik tersebut berjalan sesuai rencana dari sisi anggaran, waktu, hingga kualitas pengerjaan.

Sugiyono, salah satu anggota Pansus LKPj DPRD Kaltim, menyatakan bahwa proyek ini menjadi fokus perhatian karena berdampak langsung terhadap perlindungan lingkungan dan keberlanjutan wilayah pesisir.

"Kami ingin melihat secara langsung apakah proyek ini benar-benar bisa memberikan perlindungan jangka panjang bagi masyarakat pesisir dari risiko abrasi dan gelombang pasang," jelasnya.

Sebagai informasi, panjang garis pantai Kabupaten PPU sekitar 272 kilometer.

Selain di Kelurahan Tanjung Tengah, wilayah pesisir Kelurahan Kampung Baru, Sungai Parit dan Nipah-Nipah, serta Desa Sesulu, Api-Api, dan Babulu Laut, daerah inilah yang mengalami abrasi.

Gelombang besar setiap tahun melanda pesisir wilayah Kabupaten PPU menjadi penyebab utama terjadinya abrasi yang mengakibatkan daratan tergerus setiap tahun.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemecah ombak direncanakan dibangun sepanjang satu kilometer di wilayah RT 07 Kelurahan Tanjung Tengah, dari Pantai Corong hingga Muara Tunan.

Kemudian dilanjutkan sampai perbatasan Kelurahan Saloloang sepanjang tiga kilometer dengan material buis beton. (adv)