ARUSBAWAH.CO - Penyelidikan kasus tambang ilegal yang mencemari Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklathut Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda masih terus berlangsung.
Proses itu ditangani oleh Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur.
Kepala Laboratorium Alam KHDTK, Rustam Fahmy, mengatakan penyelidikan telah memasuki tahap akhir.
Hingga kini, tujuh orang saksi telah dimintai keterangan, dan dua operator alat berat yang terlibat masih dalam pencarian oleh aparat penegak hukum.
“Sampai hari ini prosesnya masih berjalan. Tujuh staf kami sudah dipanggil Gakkum. Pemeriksaan dimulai sejak kami resmi melapor pada 10 April lalu,” ujar Rustam saat dihubungi redaksi Arusbawah.co, Jumat (2/5/2025).
Rustam mengungkapkan, dua orang yang kini diburu bukanlah pelaku baru dalam jaringan tambang ilegal.
Mereka disebut-sebut pernah beroperasi di lokasi lain dengan modus serupa, yakni mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas) dan suku lokal di Kalimantan.
“Pelakunya itu-itu saja. Nama, perusahaan, dan komunitasnya sama. Sekarang mereka kabur, tapi penyidik sudah mengetahui lokasinya,” ucapnya.
Gakkum KLHK dan Polda Kaltim juga tengah menyisir aktor intelektual di balik tambang ilegal di KHDTK milik Unmul.
Dua nama berinisial RC dan AG sudah dikantongi sebagai operator alat berat yang terekam dalam video yang sempat viral, dan kini sedang diburu polisi.
“Mereka cuma operator. Yang penting sekarang adalah memburu siapa dalang intelektualnya. Sebenarnya sudah ada, tapi belum diperiksa,” kata Rustam.
Terkait dugaan keterlibatan koperasi lokal, yakni KSU PUMMA, dalam aktivitas tambang di KHDTK, Rustam menilai kecil kemungkinan mereka tidak mengetahui keberadaan aktivitas ilegal tersebut.
“Jalan masuknya kemungkinan lewat mereka. Nggak mungkin nggak tahu. Bisa jadi memang ada kerja sama, walau bentuknya kejahatan,” tegasnya.
Rustam juga menyebut nama berinisial FS, yang sebelumnya dikaitkan dengan KSU PUMMA, telah dipanggil Gakkum untuk dimintai keterangan.
Namun FS membantah terlibat dan tidak tercatat dalam struktur kepengurusan koperasi saat ini.
“Nama-nama pengurus sering berganti. Faisal tidak tercantum sekarang, tapi bukan berarti tidak pernah terlibat,” katanya.
Ketika ditanya soal potensi tersangka baru, Rustam menyatakan bahwa penyelidikan masih berkembang.
Ia meyakini bahwa aktor intelektual di balik kasus ini bukan berasal dari KSU PUMMA, melainkan seorang pengusaha besar yang dikenal licik di kalangan pelaku tambang.
“Saya tahu siapa orangnya. Tapi saya nggak bisa sebut namanya. Bisa kena pasal nanti,” ujarnya.
Rustam juga enggan menyebut nama perusahaan terkait karena masih dalam proses penyelidikan oleh Gakkum dan Polda.
Namun ia menegaskan, modus yang digunakan sangat jelas, yakni menjual nama masyarakat lokal dan ormas sebagai tameng untuk melancarkan praktik tambang ilegal.
“Mereka hanya memanfaatkan ormas lokal sebagai pelindung,” tutupnya.
Sementara itu, Humas Polda Kaltim, Yulianto, saat dikonfirmasi terkait perkembangan kasus ini, enggan memberikan keterangan lebih lanjut.
“Masih rahasia penyelidikan,” singkatnya.
Terakhir, hingga berita ini ditayangkan, redaksi Arusbawah.co masih berupaya menghubungi Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan untuk memperoleh informasi lanjutan, namun belum mendapat balasan.
(wan)
