ARUSBAWAH.CO - Sudah 23 kali Jembatan Mahakam 1 ditabrak oleh kapal tongkang pengangkut batu bara.
Namun hingga hari ini, belum ada jaminan dari pemerintah pusat dalam hal itu Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Pelabuhan Indonesia (Pelindo) yang menyatakan bahwa insiden serupa tidak akan terulang.
Kondisi itu memantik reaksi keras dari anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Husni Fahruddin.
Politisi partai Golkar itu menyebut persoalan itu bukan sekadar kelalaian teknis, tapi sudah masuk kategori kelalaian sistematis dan terstruktur dari KSOP dan Pelindo.
“Jembatan kita itu kan selalu ditabrak. Kalau Jembatan Mahakam, alasannya kolongnya sempit, tidak sesuai perkembangan zaman. Tapi jembatan yang kolongnya lebar pun tetap ditabrak. Yang nabrak apa? Gunungan batu bara, kapal kayu, tongkang. Ini bukan kesalahan biasa. Ini sistem yang kacau, dan saya sebut ini kesalahan KSOP secara sistematis,” tegas Husni saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kaltim, Senin (28/4/2025).
Menurut Ayub sapaan akrabnya, selama alur Sungai Mahakam tetap dikelola oleh Kementerian Perhubungan melalui Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), maka insiden serupa akan terus berulang.
Ia meminta agar pengelolaan penuh alur sungai Mahakam itu dialihkan ke Pemprov Kaltim melalui Perusahaan Daerah (Perusda).
“Kalau pengelolaan diserahkan ke kita, setiap jembatan akan kita awasi, setiap tambatan akan kita kontrol. Sungai Mahakam itu denyut nadinya Samarinda dan Kaltim. Masa kita enggak bisa jaga? Ini soal kedaulatan daerah, ini soal keselamatan rakyat,” tegasnya.
Ayub juga membeberkan bahwa pihaknya telah melakukan studi banding ke Kalimantan Selatan dan dalam waktu dekat akan ke Sumatera Selatan.
Dua provinsi itu disebut sudah mendapatkan mandat penuh dari pusat untuk mengelola Sungai Barito dan Jembatan Ampera.
Dari situ menurutnya, Kaltim dinilai punya yurisprudensi yang cukup untuk menuntut hal serupa.
“Di Kalsel, Pemprov kelola Sungai Barito. Di Sumsel, Ampera diambil alih. Kita pun bisa. Ini bukan hal baru. Kita punya contoh. Kalau provinsi lain bisa, kenapa kita tidak? Masa Sungai Mahakam yang strategis ini terus-terusan dikelola pusat, tapi rakyat Kaltim cuma kebagian kerusakan?” ujarnya.
Terkait permintaan pengambilalihan kewenangan alur sungai Mahakam, KSOP sudah mengetahui sikap DPRD Kaltim soal itu.
Bahkan sinyal untuk pengambilalihan alur Mahakam sudah disampaikan pihak KSOP ke Dirjen Kementerian Perhubungan.
Menurut Ayub, kini tinggal menunggu dorongan resmi dari DPRD Kaltim dan Gubernur Kaltim untuk menindaklanjuti proses pengalihan kewenangan tersebut.
“Kementerian bilang tinggal tunggu DPRD dan pemprov. Ya udah, sekarang kita sikat saja ke Jakarta. Kita minta resmi. Jangan cuma ngomong terus. Kita bergerak. Kalau jembatan ini rusak, kita bisa apa? Kewenangan pusat, kita nunggu. Tapi kalau kita kelola sendiri, langsung kita tangani. Jangan tunggu rusak total baru ribut,” tambah Husni.
Ia kembali mengingatkan sampai saat ini, jembatan Mahakam sudah 23 kali ditabrak kapal.
“Bukan dua kali. Dua puluh tiga kali. Tapi enggak pernah selesai urusannya. Kita rapat terus, pusat juga cuek aja. Rakyat rugi, jembatan rusak, kita cuma bisa nonton,” ujarnya kesal.
Karena itu, ia mendorong agar seluruh anggota Komisi II dan III DPRD bersama Pemprov Kaltim bersatu untuk merebut kewenangan tersebut, karena KSOP dan Pelindo dinilai tidak becus menangani persoalan itu.
Menurutnya, pengelolaan alur sungai Mahakam dari hulu hingga hilir harus segera diambil alih oleh Pemprov Kaltim.
Dengan begitu, kontrol dan pengawasan bisa dilakukan langsung, tanpa menunggu birokrasi panjang dari pusat.
“Bayangin, jembatan Mahakam itu di depan mata. Masih juga ditabrak. Apalagi jembatan di Mahulu, di Kota Bangun, siapa yang awasi? KSOP? Enggak mungkin. Sungai ini padat banget aktivitasnya, tapi pengawasannya minim. Ini kelalaian yang mengancam keselamatan warga,” ujarnya.
Husni juga mengatakan bahwa pengambilalihan pengelolaan alur sungai Mahakam akan memberikan dampak ekonomi yang besar bagi Kaltim.
Bukan cuma soal menjamin keselamatan jembatan, tapi juga potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini dikeruk dan hilang karena dikuasai pusat.
“Jangan semua SDA Kaltim diambil pusat. Satu pun enggak bisa balik ke kita? Ini alur Mahakam, jalur emas, pusat aktivitas ekonomi kita. Kalau kita kelola, PAD naik, kesejahteraan rakyat meningkat. Jangan biarkan Kaltim cuma jadi lumbung, tapi tak pernah menikmati hasilnya,” tegasnya.
Ia menyerukan agar DPRD dan Pemprov Kaltim bersikap tegas dalam melihat persoalan itu.
“Sudahlah, kembalikan itu ke rakyat Kaltim. Sungai Mahakam harus kita ambil alih. Kita kelola sendiri. Kita jaga sendiri. Kita bangun untuk rakyat sendiri,” lanjutnya.
Kemudian, saat dikonfirmasi soal dorongan pengambilalihan pengelolaan Sungai Mahakam, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel menegaskan proses itu memang tengah dipersiapkan.
“Ya tentu, karena perintah Pak Gubernur kan seperti itu. Artinya, diambil untuk PAD kita. Selama ini kan tidak masuk PAD,” kata Ekti saat ditemui di hari yang sama.
Politisi Gerindra juga menegaskan bahwa targetnya adalah pengelolaan penuh oleh Pemprov Kaltim melalui Perusda.
“Iya, kita akan proseskan. Itu yang kita mau minta ambil alih tadi, supaya itu masuk ke PAD Provinsi Kaltim. Selama ini kan kita jadi penonton aja. Pelindo sama KSOP itu seperti negara dalam negara. Mereka bukan di bawah kita, langsung ke Dirjen Perhubungan Pusat,” jelasnya.
Saat diwawancara redaksi Arusbawah.co, Ekti mengatakan koordinasi terkait pengambilalihan kewenangan itu dengan Gubernur sudah dilakukan.
Terkait proses administratif pengambilalihan kewenangan alur sungai, kata dia, harus segera dirampungkan untuk mempercepat proses peralihan kewenangan.
“Iya, kita rencananya seperti itu. Nanti kita usahakan bareng Pak Gubernur, didukung DPRD. Supaya Kaltim bisa punya pendapatan sendiri di sungainya,” pungkas Ekti Imanuel.
(wan)
