ARUSBAWAH.CO -  Banjir kembali melanda sejumlah area di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, pada Senin (12/5/2025) dini hari. 

Hal ini pun memicu perhatian publik terhadap kinerja pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain, menekankan bahwa penanggulangan banjir membutuhkan kerja sama lintas sektor.

Ia mengapresiasi upaya Pemkot Samarinda dalam mengatasi masalah banjir, namun ia juga mengingatkan agar langkah-langkah tersebut harus didukung dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, terutama yang berbasis kajian ilmiah.

“Saya menghargai upaya yang telah dilakukan, tapi masih banyak yang perlu diperhatikan. Penanganan banjir tidak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga harus dilandasi oleh penelitian yang mendalam,” ujarnya pada Senin (12/5/2025).

Sani menekankan bahwa penanggulangan banjir yang efektif dan berkelanjutan memerlukan dukungan dari para akademisi dan pakar yang dapat memberikan solusi berbasis sains. Ini penting agar strategi yang diterapkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Lebih lanjut, Sani mendorong evaluasi berkala terhadap proyek-proyek yang sudah dijalankan untuk pengendalian banjir. Menurutnya, evaluasi tidak hanya bertujuan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan strategi yang diambil semakin optimal.

“Evaluasi ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi untuk menyempurnakan langkah yang telah diambil. Ini penting untuk memastikan anggaran yang digunakan semakin optimal,” jelasnya.

Selain itu, Sani juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menghadapi banjir. Kesadaran kolektif harus dibangun, mulai dari tingkat RT hingga kota, untuk ikut berpartisipasi dalam program-program mitigasi, seperti kampung siaga banjir dan sekolah adaptif banjir.

“Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi soal kesadaran bersama untuk menghadapi banjir,” tegasnya.

Sani juga menyebutkan pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal yang memperburuk kondisi lingkungan harus diperhatikan.

Dia mendorong agar budaya gotong royong untuk membersihkan drainase bisa dihidupkan kembali, dan pentingnya memasukkan penanganan banjir ke dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) dengan anggaran yang jelas dan terukur.

Penanganan banjir, menurut Sani, bukan hanya menjadi tugas Pemkot Samarinda, tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat.

“Masalah banjir ini bukan hanya tanggung jawab Pemkot, tapi kita semua harus ikut bertanggung jawab,” tutupnya. (adv)