Menurutnya, jika ditemukan ada pelanggaran teknis atau kelalaian dalam perencanaan dan pelaksanaan, kontraktor harus ditindak.

"PUPR Harus memastikan apa penyebab longsornya. Desain dan struktur bangunan juga perlu dievaluasi, karena ini belum dipakai tapi sudah rusak," tegas Abdul Rohim.

"Ini harus menjadi perhatian serius Jangan sampai kejadian ini terulang yang akan memantik reaksi ketidakpercayaan masyarakat terkait kualitas konstruksi terowongan," tambahnya.

Sementara itu, Dinas PUPR Kota Samarinda dalam rilis resminya menyebut bahwa longsor dipicu karena tingginya intensitas hujan. 

Investigasi geologi sebelumnya telah menemukan keberadaan talus deposit (material longsoran lama) di area luar Right of Way (ROW) yang rentan terhadap pergerakan tanah.

PUPR mengklaim telah menyiapkan langkah penanganan, mulai dari stabilisasi lereng, pembersihan material longsor, hingga penguatan dinding menggunakan shotcrete dan rockbolt. 

"Kami sudah siapkan langkah penanganan, mulai dari menstabilkan lereng yang longsor, bersihkan material tanah yang turun, sampai perkuat dinding pakai semprotan beton dan baut khusus." tulis PUPR dalam rilisnya. (adv)