ARUSBAWAH.CO - Pemerintah mengumumkan agenda kenaikan tunjangan kesejahteraan guru pada acara puncak Hari Guru Nasional 2024 yang berlangsung di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).
Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto melalui pidato kenegaraan.
Presiden menyampaikan kenaikan tunjangan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN.
Program ini direncanakan mulai berjalan pada tahun 2025, dengan guru ASN akan menerima tambahan sebesar satu kali gaji pokok, sedangkan guru non-ASN yang telah bersertifikasi akan menerima tunjangan profesi sebesar Rp 2 juta per bulan.
Terkait hal itu, Ketua Forum Solidaritas Pegawai Tidak Tetap Honorer (FSPTTH) Kaltim, Wahyudin, menyambut baik kebijakan itu.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan guru, terutama di daerah.
“Guru honorer di Samarinda dan Kaltim merasa bersyukur. Program ini akan membantu mereka fokus dalam mendidik tanpa harus memikirkan tambahan penghasilan dari pekerjaan sampingan,” ujarnya.
Wahyudin juga menyoroti dampak positif pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Menurutnya, banyak guru honorer kategori K2 yang telah mengabdi lebih dari dua tahun diangkat menjadi P3K, yang secara signifikan meningkatkan pendapatan mereka hingga mencapai Rp 3 juta hingga Rp 5 juta per bulan.
Namun, Wahyudin juga menggarisbawahi tantangan yang masih dihadapi guru non-P3K.
“Guru non-P3K yang tidak terdaftar secara nasional hanya menerima gaji Rp 500 ribu hingga Rp 750 ribu per bulan, tergantung pada jumlah jam mengajar,” jelasnya.
Ia berharap kebijakan tunjangan tambahan ini dapat mencakup semua guru, termasuk mereka yang belum berstatus P3K.
Wahyudin menambahkan, dengan tunjangan yang memadai, guru dapat lebih fokus pada tugas utama mereka.
“Dengan gaji yang cukup, mereka bisa lebih tenang dan produktif dalam mengajar, tanpa harus mencari penghasilan tambahan sebagai ojek atau les privat,” katanya.
Kebijakan kenaikan tunjangan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup para guru.
“Jika sebelumnya mereka hanya mampu menyewa rumah, kini dengan tambahan tunjangan, mereka bisa memulai mencicil perumahan, seperti program Perumahan Jokowi,” ujar Wahyudin.
Ia meyakini bahwa kesejahteraan yang meningkat akan mendorong guru untuk lebih loyal dan berdedikasi dalam mencerdaskan generasi bangsa.
Wahyudin menekankan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan sebaiknya tidak hanya diberikan kepada guru, tetapi juga kepada tenaga kependidikan lainnya seperti staf tata usaha, penjaga sekolah, dan petugas keamanan.
“Tanpa mereka, operasional sekolah tidak akan berjalan lancar. Pemerintah diharapkan juga memberikan tunjangan khusus untuk tenaga kependidikan,” imbuhnya.
Wahyudin berharap, ke depan, tunjangan serupa juga diberikan kepada tenaga pendukung pendidikan.
“Mereka berperan penting dalam mendukung proses belajar mengajar,” tegasnya. (wan)
